Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

no-style

Pergantian Ketua Karang Taruna Harus Sesuai Mekanisme

Thursday, May 09, 2019 WIB Last Updated 2020-07-29T05:01:20Z
[caption id="attachment_10242" align="aligncenter" width="1103"] Zainal Arifin, SP, MM (Sekretaris Karang Taruna Sulsel)[/caption]

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa/kelurahan, terutama yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 


Karang Taruna dalam Permensos 77/tahun 2010 yang mengatur tentang Pedoman Dasar Karang Taruna telah menggambarkan bahwa pada BAB IV tentang keorganisasian, Keanggotaan, dan Kepengurusan, pada pasal 7 dijelaskan bahwa Keorganisasian Karang Taruna yang berada di desa/kelurahan diselenggarakan secara otonom oleh warga karang taruna setempat.


Proses pemilihan pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat. Pemilihan ini dilakukan secara berjenjang pada tingkatan masing-masing. Keorganisasi Karang Taruna terdiri dari: desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat; kecamatan; kabupaten/kota; provinsi; nasional.


Untuk proses pemilihan pengurus karang taruna setiap tingkatan harus melalui forum temu karya di masing-masing tingkatan. Untuk desa/kelurahan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh potensi pemuda yang ada di desa/kelurahan serta dihadiri oleh pengurus satu tingkat di atasnya, yakni pengurus Karang taruna kecamatan.


Selanjutnya, temu karya pada tingkatan kecamatan harus dihadiri oleh seluruh pengurus desa/kelurahan serta pengurus satu tingkat di atasnya, yakni pengurus Karang taruna kabupaten, begitupun seterusnya sampai pada tingkatan nasional.


Dalam hal pengukuhan pengurus di masing-masing tingkatan ini, perlu diperhatikan bahwa memang kepala wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengSKkan pengurus karang taruna. Akan tetapi, sebelum diSKkan oleh kepala desa, maka terlebih dahulu harus ada rekomendasi hasil musyawarah desa/kelurahan pengurus satu tingkat di atasnya. Rekomendasi inilah yang dijadikan dasar kepala desa dan lurah untuk menerbitkan SK pengurus karang taruna desa/ kelurahan. Begitupun juga pada tingkat kecamatan, Camat akan menerbitkan SK pengurus apabila ada rekomendasi hasil temu karya karang taruna kecamatan dari pengurus satu tingkat di atasnya. Begitupun seterusnya. 


Oleh karena itu, perlu kita memahami bahwa karang taruna memang lahir oleh pemerintah. Akan tetapi, dalam operasionalisasi organisasi tetap berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga karang taruna. Pemerintah dengan karang taruna pada semua jenjang kepengurusan adalah mitra dalam pengembangan program kerja karang taruna dan daerah. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi secara kelembagaan.


Jika dalam suatu wilayah terjadi kevakuman diakibatkan kepengurusannya telah berakhir masa baktinya dan tidak dilaksanakan proses pergantian kepengurusan, maka yang dapat dilakukan adalah pengurus satu tingkat di atasnya berkewajiban untuk mengangkat seorang Plt. Ketua berdasarkan SK satu tingkat di atasnya untuk mempersiapkan pelaksanaan temu karya karang taruna. Sehingga tidak terjadi kemandegan dinamika organisasi yang berkepanjangan.


Apabila dalam proses perjalanan suatu kepengurusan ketua karang taruna dalam satu wilayah melakukan pelanggaran organisasi yang tidak dapat lagi ditolerir, maka pengurus satu tingkat di atasnya harus mengambil sikap untuk memberhentikan ketua yang bersangkutan dalam proses forum Rapat Pleno Diperluas.


Inilah gambaran proses regenerasi karang taruna yang selalu mengedapankan kebersamaan dan kesetiakwanan sosial. Sebab tanpa ini, karang taruna tidak akan besar. Selengkapnya tentang karang taruna dapat dibaca dalam pedoman dasar dan pedoman rumah tangga karang taruna.


Oleh: Zainal Arifin, SP, MM (Sekretaris Karang Taruna Sulsel / Plt. Ketua Karang Taruna Kabupaten Wajo)

Komentar

Tampilkan

  • Pergantian Ketua Karang Taruna Harus Sesuai Mekanisme
  • 0

No comments:

Post a comment

Terkini