Anggota Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang[/caption]INILAHCELEBES.ID, Wajo - Penyaluran bantuan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wajo telah berjalan.
Namun, karena banyaknya beredar desas-desus bantuan yang diberikan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga hal tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat. Hal itu membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo angkat bicara.
Komisi IV DPRD Wajo, sebagai mitra kerja Dinas Sosial Kabupaten Wajo pun telah melakukan rapat kerja. Komisi IV juga mendesak Dinas Sosial Kabupaten Wajo, untuk segera merealisasikan pemasangan stiker penanda pada rumah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wajo.
“Kita sudah rapat kerja dengan Dinas Sosial terkait hal itu, makanya kita minta supaya rumah yang menerima bantuan sosial diberi tanda atau sticker," ujar anggota Komisi IV DPRD Wajo, AD Mayang, Selasa (26/02/2019).
Pemasangan stiker atau tanda di rumah penerima bantua sosial tersebut pun diharapkan mampu menjadi penanda bahwa mereka yang menerima batuan sosial memang layak.
[caption id="attachment_10014" align="aligncenter" width="720"]
Stiker penerima manfaat PKH (ilustrasi)[/caption]Hal itu, kata dia, untuk meminimalisir agar bantuan-bantuan sosial tersebut jatuh ke tangan orang yang salah.
"Itu (stiker/tanda) sudah dianggarkan. Itulah kita minta Dinas Sosial agar segera memasangnya," kata legislator asal Partai Demokrat tersebut.
Selain itu, dirinya juga meminta peran aktif, terutama bagi pendamping PKH di Kabupaten Wajo. Kejelian dan integritas pendamping PKH sangat dibutuhkan.
"Kita juga minta pendamping PKH supaya benar-benar menjalankan tugasnya sesuai yang sudah diatur. Kalau menemukan keluarga yang sudah layak tak menerima manfaat PKH, laporkan, supaya bisa dicarikan keluarga yang memang membutuhkan,” harapnya.
Advertorial Humas dan Protokoler DPRD Kabupaten Wajo