Kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur menyebabkan kemacetan dan antrean panjang kendaraan sekitar satu kilometer pada Sabtu (03/06/21) kemarin.
Atas kondisi ini, Bupati Wajo, Amran Mahmud segera memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Wajo berkoordinasi dengan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (B2PJN) Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Kemarin sore saya mendapat laporannya, kemudian saya instruksikan kepada Kadis PUPR untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Satker B2PJN," kata Amran, Minggu (04/07/21).
"Tadi pagi saya mendapat informasi dari Kadis PUPR kalau pihak Satker B2PJN sudah mulai membenahi jalan poros Cempa," tambahnya.
Amran menyampaikan terima kasih kepada B2PJN yang langsung merespons dengan langsung turun menindaklanjuti pekerjaan jalan tersebut.
"Mudah-mudahan dengan adanya penanganan darurat ini bisa memberikan solusi agar jalan di Cempa tersebut tidak macet lagi," harapnya.
Bahkan, Bupati Wajo kembali melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait persoalan jalan nasional di Wajo.
"Kami juga berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti terkait pembangunan permanen jalan poros Cempa yang memiliki peran penting menghubungkan antara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone," harapnya.
"Pada beberapa kesempatan, kami selalu menyampaikan permohonan untuk perbaikan jalan poros Cempa kepada Kementerian PUPR serta meminta bantuan anggota DPR RI (daerah pemilihan Wajo) untuk dibantu kawal," bebernya.
Sementara, Kepala Dinas PUPR Wajo, Andi Pameneri, mengakui bahwa setelah diinstruksikan oleh Bupati Wajo dirinya langsung berkoordinasi dengan Satker B2PJN Sulsel.
"Setelah kami koordinasikan, langsung direspons dan tindaklanjuti oleh Satker B2PJN. Tadi pagi sudah mulai ditangani sebagai penanganan darurat dan sudah dilaporkan perkembangannya kepada Bupati," ujar Pameneri.
Pameneri mengungkapkan, jalan poros Wajo-Bone yang tercatat sebagai jalan nasional, saat ini masih sementara diupayakan perbaikan permanennya oleh pemerintah pusat. (Rls)
Editor: Fhyr