Ketua Komisi IV DPRD Wajo, Hj Husniaty HS[/caption]INILAHCELEBES.ID, Wajo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, melalui Ketua Komisi IV, Hj Husniaty HS mendesak Pemerintah Kabupaten Wajo untuk lebih serius mengurusi kondisi jalan poros Wajo-Bone, tepatnya di Cempa, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
Dia menuturkan, jalur tersebut termasuk jalan negara yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Bone, maka sudah selayaknya ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wajo.
“Seharusnya juga harus ada sinergitas dua kabupaten, yakni Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone untuk menjadikan jalur ini sebagai prioritas yang lebih diperhatikan untuk tahun 2019 ini. Sudah terlalu lama jalan ini butuh perhatian dan harus dikerja tapi tidak ada kejadian. Kasihan masyarakat, kalau banjir harus memutar melewati jalur lain,” kata Hj Husniaty, Kamis (31/01/2019).
Menurutnya, di daerah Cempa yang sering tergenang itu, pernah dilakukan pengukuran, namun sampai saat ini belum terealisasi.
“Dalam rapat kerja Komisi IV bersama BPBD, Kepala BPBD Wajo beralasan semua anggaran dialihkan ke Palu untuk korban gempa dan tsunami beberapa waktu lalu,” lanjut politisi PDIP ini.
Pihaknya juga telah menyampaikan persoalan ini ke anggota DPR RI untuk dijadikan prioritas. “Kami akan terus mengawal sampai di pusat,” pungkasnya.
[caption id="attachment_8212" align="aligncenter" width="1032"]
Kondisi Cempa, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana saat banjir[/caption]Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo, H Alamsyah menuturkan, jalur di Cempa merupakan jalan nasional di bawah kewenangan Balai Besar Jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.
“Kami dari BPBD hanya sebatas koordinasi penanganannya, apalagi berkaitan dengan akses pemulihan jalan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Alamsyah menuturkan, pihaknya telah mengangkat persoalan itu ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
“Tadi saya mengangkat persoalan Cempa untuk kajian tehnologi dan penerapannya, apalagi setiap kejadian banjir, akses Cempa menjadi dampak banjir itu sendiri. Untuk 2019 ini, memang kami tidak mengusulkan anggaran untuk itu karena bukan kewenangan kami di BPBD,” ujarnya.
(Advertorial Humas dan Protokoler DPRD Wajo)