Ketua Komisi IV DPRD Wajo, Hj Husniaty HS memimpin rapat bersama mitra kerja[/caption]INILAHCELEBES.ID, Wajo – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu mitra kerja dari Komisi IV yang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Senin (28/01/2019).
Rapat yang dipimpin Hj Husniaty HS selaku Ketua Komisi IV ini membahas tindak lanjut kunjungan konsulitasi pada Dinas Sosial Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, juga membahas tindak lanjut kunjungan komparasi pada Kantor DPRD Kabupaten Majene terkait regulasi penyaluran bantuan sosial tersebut.
“Penyaluran bantuan-bantuan lewat Dinas Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS Daerah, dana non tunai, bantuan Raskin, Kartu Indonesia Miskin dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Daerah, serta bantuan pangan,” kata Hj Husniaty saat menyimpulkan hasil rapat.
Kesimpulan lainnya, untuk PKH, bantuan tunai bersyarat diperuntukkan bagi ibu hamil, balita, pelajar SD, SMP, SMA, dan lanjut usia (lansia). Selanjutnya, sistem penyaluran non tunai melalui rekening masing-masing dengan jumlah bantuan per keluarga sebesar Rp 1.890.000 per triwulan.
Berdasarkan data per Desember tahun 2018 terhitung keluarga penerima PKH sebanyak 12.821 keluarga. Sebanyak 300 peserta di antaranya tidak memiliki kartu karena terkendala dari pergantian pengurus.
“Sebanyak 80 orang sudah keluar dari Program Keluarga Harapan ini karena sudah mampu. Sementara untuk pemutakhiran data sistem kuota dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu bulan April dan September,” tutur Husniaty.
Dalam rapat tersebut, dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV, Hj Andi Nurhaida P dan seluruh anggota Komisi IV Wajo beserta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wajo, Andi Ismirar Sentosa.
(Advertorial Humas dan Protokoler DPRD Kabupaten Wajo)