[caption id="attachment_10216" align="aligncenter" width="3264"]
Rapat Pansus membahas kelanjutan LKPJ Bupati Wajo tahun 2018 terpaksa ditunda[/caption]
INILAHCELEBES.ID, Wajo - Rapat Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas lanjutan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wajo Tahun 2018, yang sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa (7/5/2019) akhirnya batal dilanjutkan.
Rapat yang dipimpin H Risman Lukman dan Rahman Rahim tersebut sedari awal sudah berjalan alot. Hal itu ditengarai tidak hadirnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wajo dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wajo. Kedua OPD tersebut hanya mengutus perwakilannya.
Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Junaidi Muhammad menuturkan, ada beberapa hal yang tidak dapat dibahas tanpa kehadiran pimpinan OPD tersebut.
"Pada LKPJ ini, kalau memang cuma mau membahas Bab 1 dan 2, tidak apa-apa dilanjutkan. Tapi kalau untuk bahas Bab 3, terutama terkait defisit, mungkin susah kalau tidak dihadiri semua," kata Legislator PAN ini.
[caption id="attachment_10217" align="aligncenter" width="3264"]
Anggota DPRD Wajo, Junaidi Muhammad menyatakan kekesalannya terhadap sikap OPD[/caption]
Sementara Rahman Rahim meminta kepada tim LKPJ agar mempersiapkan diri sebelum mengikuti rapat agar tidak ada yang kebingungan saat rapat pembahasan LPKJ itu.
"Jangan sampai datang rapat, isi LKPJ saja tidak tahu. Kami menilai tim LKPJ tidak serius membahas LKPJ ini, tidak mengindahkan apa yg diperintahkan Bupati. Pimpinan OPD yang harusnya hadir, malah hanya diwakili. Yang hadir pun tidak siap dan tidak memahami apa yang mau dibahas. Hari ini juga, kami akan laporkan hal ini kepada Bupati," kata Rahman Rahim.
Lebih lanjut, Rahman Rahim mengatakan, dalam mutasi yang bakal dilakukan, dia meminta kepada Bupati Wajo agar mengevaluasi secara total kinerja para OPD, terutama yang dianggapnya dapat menghambat program bupati yang baru.
"Yang seharusnya memberikan klarifikasi terkait dengan LKPJ, utamanya terkait masalah defisit ini, malah tidak hadir. Jadi pembahasan kita ini kan tidak bisa berjalan. Tentu kekecewaan ini karena kita sudah dua hari mengagendakan rapat ini, sudah ada kesepakatan bahwa ini yang harus dihadirkan, tidak ada yang hadir, cuma diwakili. Yang mewakili lagi, kita tanyakan persoalan ini, ternyata mereka tidak memahami apa yang mau dibahas," ujarnya.
"Dengan adanya Perda tentang Revisi struktur OPD, saya kira ini bisa jadi bahan evaluasi. Ternyata masih banyak pimpinan OPD yang seharusnya bertanggungjawab terhadap LKPJ ini, tidak serius untuk mengikuti rapat pembahasan ini," tegas legislator Partai Demokrat ini.
Sementara, perwakilan OPD yang hadir mengatakan, ketidakhadiran pimpinan mereka dikarenakan adanya urusan lain. (Adv)
Rapat Pansus membahas kelanjutan LKPJ Bupati Wajo tahun 2018 terpaksa ditunda[/caption]INILAHCELEBES.ID, Wajo - Rapat Panitia Khusus (Pansus) yang akan membahas lanjutan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wajo Tahun 2018, yang sedianya dilaksanakan hari ini, Selasa (7/5/2019) akhirnya batal dilanjutkan.
Rapat yang dipimpin H Risman Lukman dan Rahman Rahim tersebut sedari awal sudah berjalan alot. Hal itu ditengarai tidak hadirnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wajo dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wajo. Kedua OPD tersebut hanya mengutus perwakilannya.
Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Junaidi Muhammad menuturkan, ada beberapa hal yang tidak dapat dibahas tanpa kehadiran pimpinan OPD tersebut.
"Pada LKPJ ini, kalau memang cuma mau membahas Bab 1 dan 2, tidak apa-apa dilanjutkan. Tapi kalau untuk bahas Bab 3, terutama terkait defisit, mungkin susah kalau tidak dihadiri semua," kata Legislator PAN ini.
[caption id="attachment_10217" align="aligncenter" width="3264"]
Anggota DPRD Wajo, Junaidi Muhammad menyatakan kekesalannya terhadap sikap OPD[/caption]Sementara Rahman Rahim meminta kepada tim LKPJ agar mempersiapkan diri sebelum mengikuti rapat agar tidak ada yang kebingungan saat rapat pembahasan LPKJ itu.
"Jangan sampai datang rapat, isi LKPJ saja tidak tahu. Kami menilai tim LKPJ tidak serius membahas LKPJ ini, tidak mengindahkan apa yg diperintahkan Bupati. Pimpinan OPD yang harusnya hadir, malah hanya diwakili. Yang hadir pun tidak siap dan tidak memahami apa yang mau dibahas. Hari ini juga, kami akan laporkan hal ini kepada Bupati," kata Rahman Rahim.
Lebih lanjut, Rahman Rahim mengatakan, dalam mutasi yang bakal dilakukan, dia meminta kepada Bupati Wajo agar mengevaluasi secara total kinerja para OPD, terutama yang dianggapnya dapat menghambat program bupati yang baru.
"Yang seharusnya memberikan klarifikasi terkait dengan LKPJ, utamanya terkait masalah defisit ini, malah tidak hadir. Jadi pembahasan kita ini kan tidak bisa berjalan. Tentu kekecewaan ini karena kita sudah dua hari mengagendakan rapat ini, sudah ada kesepakatan bahwa ini yang harus dihadirkan, tidak ada yang hadir, cuma diwakili. Yang mewakili lagi, kita tanyakan persoalan ini, ternyata mereka tidak memahami apa yang mau dibahas," ujarnya.
"Dengan adanya Perda tentang Revisi struktur OPD, saya kira ini bisa jadi bahan evaluasi. Ternyata masih banyak pimpinan OPD yang seharusnya bertanggungjawab terhadap LKPJ ini, tidak serius untuk mengikuti rapat pembahasan ini," tegas legislator Partai Demokrat ini.
Sementara, perwakilan OPD yang hadir mengatakan, ketidakhadiran pimpinan mereka dikarenakan adanya urusan lain. (Adv)