InilahCelebes.com, Wajo - Beragam aspirasi diutarakan masyarakat Sabbangparu di hadapan Anggota DPRD Wajo, Rahman Rahim yang menggelar reses masa persidangan II tahun sidang 2024/2025 di Takoba Cafe & Resto, Rabu (16/4/25).
Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Sabbangparu, Annaf menyoroti persoalan sampah di Pasar Salojampu yang baunya sangat mengganggu masyarakat sekitar.
"Rumah saya pak, kalau saya buka pintu belakangnya, itu lalat masuk ke rumah. Bau sampah dari pasar juga sangat menyengat padahal rumah saya jauh dari pasar," ujarnya.
Untuk bidang pendidikan, dikatakannya ada 2 Kelompok Belajar (KB) yang mati suri karena kurangnya kesejahteraan gurunya. "Semoga kesejahteraan mereka bisa diperhatikan, minimal gajinya ditambah," ujarnya.
Tokoh masyarakat lainnya, Makmur mengeluhkan pelayanan kesehatan yang menurutnya ada perbedaan perlakuan antara pengguna BPJS dengan non pengguna BPJS. "Kenapa kalau pakai BPJS lambat dilayani, tapi kalau tidak pakai BPJS cepat dilayani," ujarnya.
"Kemudian, terkait izin tambang. Di kampung kami, banyak sekali tambang pasir. Itukan aktifitasnya menggali, pasti akan membuat lubang dalam jangka panjang dan itu potensi membuat daerah kami akan tenggelam," keluhnya.
Untuk itu, dia meminta kepada para pemegang kebijakan agar tidak terlalu mudah mengeluarkan izin tambang.
Warga lainnya, Rahman Baru mengusulkan adanya armada pemadam kebakaran yang ditempatkan di Sabbangparu.
"Sudah ada 3 titik kebakaran tahun lalu yang korbannya alami kerugian finansial sangat luar biasa. Jadi, kami minta ada armada damkar disini supaya jika terjadi kebakaran bisa lebih cepat teratasi," harapnya.
Menanggapi masukan dari masyarakat Sabbangparu, Rahman Rahim menuturkan akan segera menindaklanjutinya.
"Terkait persoalan sampah, termasuk di pasar Salojampu itu, kami sudah sampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wajo agar memberikan 1 unit mobil sampah dan 5 unit kontainer karena Sabbangparu ini sudah darurat sampahsampah," kata Legislator Partai Gerindra ini.
Untuk pendidikan, lanjutnya, pihaknya telah memasukkan 2 PAUD ke dalam pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Wajo.
"Persoalan izin tambang itu kewenangan provinsi. Tapi tentu ada pertimbangan dari bawah, mulai tanda tangan masyarakat lalu ke instansi di kabupaten sampai ke provinsi. Tapi tetap kami akan lanjutkan ke instansi terkait," tutur Rahman Rahim.
Sementara, untuk armada damkar, dia membeberkan bahwa pemerintahan periode lalu menjanjikan 1 armada damkar untuk 1 kecamatan namun tidak terealisasi hingga akhir periodenya.
"Semoga pemerintahan yang baru saat ini bisa terealisasi, sehingga di Sabbangparu ada armada Damkarnya," pungkasnya.
Dalam resesnya ini, Rahman Rahim menghadirkan sejumlah OPD yang termasuk dalam mitra Komisi IV DPRD Wajo untuk mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat.
Di antaranya perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Wajo, Andi Hasnintong dan Kepala BLK Wajo, Ahmad Adam yang mewakili Disnaker Wajo.
Hadir pula, BPJS Kesehatan Cabang Watampone (Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kepesertaan), Aswin Agustiansyah, perwakilan Dinas Kesehatan Wajo, yakni Kepala Puskesmas Sabbangparu, dr Hj Mardiana dan Kepala Puskesmas Liu, dr Nur Hasanah, serta Kabag Anggaran DPRD Wajo, Ratna Ningsih. (Adv Humas DPRD Wajo)