News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Kepala Bappeda Wajo Tak Hadiri Rapat Paripurna, DPRD Kecewa

Kepala Bappeda Wajo Tak Hadiri Rapat Paripurna, DPRD Kecewa

[caption id="attachment_3532" align="aligncenter" width="960"] Ketua DPRD Wajo, H. Muh. Yunus Panaungi[/caption]

INILAHCELEBES.ID, WAJO - Rapat paripurna pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Industri Kabupaten Wajo Tahun 2017-2037 yang dilaksanakan di ruang sidang utama Gedung Paripurna DPRD Wajo, Rabu (29/11) berlangsung alot.


Kondisi tersebut ditengarai tidak hadirnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wajo, Andi Muslihin. Dari informasi yang diperoleh menyebutkan, saat itu Andi Muslihin sedang berada di Batam. Akibatnya, hampir seluruh fraksi DPRD Wajo menolak untuk menyampaikan pandangan umum.


Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Wajo H. Muh. Yunus Panaungi (YP) mengaku kecewa atas ketidakhadiran Kepala Bappeda. YP menganggap Bappeda tidak serius dalam mengawal Ranperda tersebut yang merupakan inisiatif instansi yang dipimpinnya.


“Kemarin dia minta izin untuk ke Batam, tapi saya tidak izinkan. Saya minta untuk diwakili saja karena ada rapat paripurna yang penting,” kata Ketua Harian Golkar Wajo itu.


Dia menambahkan, kalau pun dia tidak hadir, setidaknya dapat mengutus sekretarisnya bukan staf yang notabene tak dapat mengambil keputusan.


“Dalam rapat paripurna itu kan ada pandangan umum yang disampaikan setiap fraksi, jadi yang hadir harus orang yang bisa mengambil kebijakan atas pandangan umum itu,” tuturnya.




[caption id="attachment_3533" align="aligncenter" width="960"] Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Baso Oddang[/caption]

Senada Ketua Fraksi PDI Perjuangan Baso Oddang juga menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) Wajo dalam hal ini Bapedda, kurang serius dalam mengusulkan Ranperda.


“Saya selaku ketua fraksi PDI-P menilai, tidak ada gunanya rapat ini dilanjutkan karena yang bersangkutan tidak serius, kalau cuma staf yang diutus dan itupun tidak bisa mengambil kebijakan, apa menyampaikan pemandangan umum,” tandasnya.


Menurut Baso Oddang, seharusnya pihak eksekutif, yakni Bappeda Kabupaten Wajo sebagai pihak mengusul Ranperda hadir dalam rapat paripurna.


Akibatnya, kata Baso Oddang, beberapa fraksi partai, seperti pimpinan Fraksi PDIP, PPP, PAN, dan Fraksi Gerakan Wajo Sejahtera dari gabungan PKS dan Gerindra kecewa.



Laporan: Firman

Tags

Newsletter Signup

Masukan Email anda untuk mendapatkan Info update Terbaru kami langsung di email anda secara gratis.

Posting Komentar