[caption id="attachment_5545" align="aligncenter" width="1028"]
Ilustrasi[/caption]
INILAHCELEBES.ID, Sengkang - Tim Paslon nomor urut 1, PAMMASE kembali mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wajo untuk bertindak tegas terhadap oknum camat dan kepala desa (kades) yang terlibat politik praktis di Pilkada Wajo.
Desakan ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan PAMMASE, Andi Nasir Taufik, dalam rilis yang dikirimkan tim media PAMMASE atas banyaknya laporan yang diterima dari warga Kabupaten Wajo.
"Dari berbagai laporan yang masuk, beberapa oknum Camat dan Lurah diduga terang-terangan turun tangan membagikan sembako untuk mempengaruhi warga untuk memilih calon tertentu,”ucap Andi Nasir Taufik.
Tak cuma mempengaruhi warga. Menurut mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo ini, oknum pejabat itu juga diduga menekan masyarakat untuk mencoblos kandidat tertentu pada 27 Juni 2018.
"Secara tegas, dalam aturan tidak diperbolehkan PNS berpolitik. Patut disayangkan oknum Camat dan Lurah yang seharusnya netral justru terlibat melakukan aksi seperti ini," ujarnya.
Untuk itu, Panwaslu Wajo sejatinya menindak tegas oknum PNS tersebut agar Pilkada berjalan dengan damai, tanpa kecurangan. Tekanan-tekanan yang ada, kata dia, sebaiknya diabaikan demi menegakkan aturan.
"Panwaslu tidak boleh tebang pilih dalam melakukan tindakan terhadap PNS yang diduga melanggar," harap Nasir Taufik. (rls)
Ilustrasi[/caption]INILAHCELEBES.ID, Sengkang - Tim Paslon nomor urut 1, PAMMASE kembali mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wajo untuk bertindak tegas terhadap oknum camat dan kepala desa (kades) yang terlibat politik praktis di Pilkada Wajo.
Desakan ini disampaikan Ketua Tim Pemenangan PAMMASE, Andi Nasir Taufik, dalam rilis yang dikirimkan tim media PAMMASE atas banyaknya laporan yang diterima dari warga Kabupaten Wajo.
"Dari berbagai laporan yang masuk, beberapa oknum Camat dan Lurah diduga terang-terangan turun tangan membagikan sembako untuk mempengaruhi warga untuk memilih calon tertentu,”ucap Andi Nasir Taufik.
Tak cuma mempengaruhi warga. Menurut mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo ini, oknum pejabat itu juga diduga menekan masyarakat untuk mencoblos kandidat tertentu pada 27 Juni 2018.
"Secara tegas, dalam aturan tidak diperbolehkan PNS berpolitik. Patut disayangkan oknum Camat dan Lurah yang seharusnya netral justru terlibat melakukan aksi seperti ini," ujarnya.
Untuk itu, Panwaslu Wajo sejatinya menindak tegas oknum PNS tersebut agar Pilkada berjalan dengan damai, tanpa kecurangan. Tekanan-tekanan yang ada, kata dia, sebaiknya diabaikan demi menegakkan aturan.
"Panwaslu tidak boleh tebang pilih dalam melakukan tindakan terhadap PNS yang diduga melanggar," harap Nasir Taufik. (rls)
Tags
Politik