INILAHCELEBES.ID, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Komisi II bidang Ekonomi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo kembali memperjuangkan penambahan sambungan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Upaya tersebut dilakukan dengan mengunjungi Direktorat Jenderal Migas, Kamis (19/07/2018).
Selain keputusan Direktrorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak mengalokasikan sambungan baru untuk Kabupaten Wajo sebagai penerima proyek sambungan rumah rumah Jargas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018. Sekretaris Komisi II DPRD Wajo Andi Gusti Makkarodda menyatakan bahwa upaya tersebut dilakukan karena meningkatnya tuntutan masyarakat Wajo yang menginginkan sambungan baru.
[caption id="attachment_5778" align="aligncenter" width="1192"]
Pemerintah Daerah (Pemda) Wajo bersama Komisi II DPRD Wajo mengunjungi Ditjen Migas[/caption]
Sekedar diketahui, Ditjen Migas pada tahun ini menganggarkan satu triliun untuk penambahan sambungan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah sebanyak 78.315 Sambungan Rumah (SR) dan akan disalurkan ke Kota Lhokseumawe (2.000 SR), Kota Medan (5.000 SR), Kabupaten Deli Serdang (5.000 SR), Kabupaten Musi Rawas (5.167 SR), Kota Prabumulih (6.000 SR), Kota Palembang (4.315 SR), Kabupaten Serang (5.043 SR), Kabupaten Bogor (5.210 SR), Kota Cirebon (3.503 SR), Kabupaten Sidoarjo (7.093 SR), Kota Pasuruan (6.314 SR), Kota Probolinggo (5.025 SR), Kota Bontang (5.000 SR), Kota Balikpapan (5.000 SR), Kabupaten Penajam Paser Utara (4.002 SR) dan Kota Tarakan (5.859 SR).
Tidak masuknya Wajo sebagai penerima proyek, dikarenakan adanya masalah hukum saat proyek tersebut dikerjakan pada tahun 2016. Hal tersebut diungkapkan Andi Gusti Makkarodda menirukan penjelasan Direktur Perencanaan dan Pembanguan Infrastruktur Migas, Alimuddin Baso.
"Wajo tidak kebagian karena ada masalah hukum, dua tahun lalu (2016) terkait proyek tersebut saat dikerjakan. Namun 2018 ini, Wajo tetap kebagian konverter kit untuk nelayan," tutur Andi Gusti.
Sementara itu, Wakil Bupati Wajo, Andi Syahrir Kube Dauda yang mewakili Pemda Wajo dalam pertemuan tersebut menyatakan jika jumlah penambahan sambungan rumah tersebut terealisasi, maka perekonomian masyarakat akan semakin baik karena biaya produksi dan biaya hidup masyarakat otomatis menurun.
Lebih lanjut, Andi Syahrir menjelaskan dalam pertemuan dengan Alimuddin Baso yang mewakili Dirjen Migas menyampaikan bahwa Wajo tetap punya peluang mendapatkan sambungan rumah.
"Tetap kita upayakan karena peluangnya sangat terbuka, hanya menunggu hasil pertemuan Ditjen Migas dengan Pertamina. Kita berharap tahun 2019 Wajo sudah kebagian. Hanya saja, pak Dirut tadi butuh jaminan keamanan dan kemudahan perizinan, jadi kita tunggu hasil pertemuan itu," tegas Andi Syahrir.
(Advertorial Humas dan Protokoler DPRD Wajo)