WAJO, InilahCelebes.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo menggelar Diskusi Tatap Muka Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Wajo, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" tersebut diikuti oleh 40 peserta dari berbagai latar belakang profesi, organisasi, dan komunitas masyarakat.
Program Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan salah satu upaya Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta berbagai tantangan demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo, Andi Hasnadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan jajarannya, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
"Kegiatan ini berfungsi sebagai penguatan kader dan kelompok masyarakat yang selama ini telah menjalankan fungsi dan peran sebagai pengawas partisipatif. Mudah-mudahan dapat dimaknai sebagai tindakan nyata keterlibatan aktif masyarakat dan kepedulian bersama dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas, bermartabat, partisipatif, dan demokratis," ujar Andi Hasnadi.
Mengangkat tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat", kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang tidak hanya memahami regulasi kepemiluan, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat serta menjadi garda terdepan dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu.
Andi Hasnadi menjelaskan, pengawasan partisipatif merupakan strategi penting dalam memperkuat integritas dan kualitas demokrasi. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi, kepemiluan, dan pengawasan pemilu, sekaligus membangun kesadaran kritis terhadap potensi pelanggaran pemilu.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi demokrasi. Maraknya hoaks, disinformasi, propaganda digital, dan polarisasi sosial menjadi ancaman yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak disikapi secara bijak.
"Karena itu dibutuhkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki keberanian moral untuk mengawal demokrasi. Peserta P2P diharapkan menjadi pelopor pengawasan partisipatif, agen edukasi, berani menyuarakan kebenaran, menolak politik uang, melawan hoaks, dan turut mengawal proses demokrasi secara bertanggung jawab," katanya.
 |
| Wakil Ketua DPRD Wajo, Andi Rasyadi (tengah) menghadiri pembukaan P2P di aula Kantor Bawaslu Wajo |
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo, Andi Tenri Sampeang selaku penanggung jawab kegiatan, berharap program tersebut mampu melahirkan alumni P2P yang siap berkontribusi dalam pengawasan pemilu di masa mendatang.
"Tentu kami berharap alumni P2P ini bisa berkolaborasi dengan Bawaslu Wajo untuk membantu melakukan pengawasan di daerah masing-masing. Setelah kegiatan ini selesai, kami berharap komunikasi dan kerja sama tetap terjalin sehingga ilmu yang diperoleh dapat disebarluaskan kepada masyarakat," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Wajo ini.
Pada pembukaan kegiatan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Andi Rasyadi, yang hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Wajo. Kehadiran unsur legislatif tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi dan pemilu.
Sebelum mengikuti sesi tatap muka, seluruh peserta terlebih dahulu menyelesaikan rangkaian tugas pembelajaran secara daring yang dilaksanakan pada 1 hingga 6 Juni 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk memperkuat pemahaman peserta terkait pengawasan partisipatif dan kepemiluan.
Bawaslu Wajo berharap melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 dapat lahir kader-kader pengawas demokrasi yang cerdas, berintegritas, serta memiliki komitmen kuat dalam menjaga keadilan pemilu dan mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat menuju Pemilu 2029. (Fhyr/IC)