Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017

[caption id="attachment_2742" align="aligncenter" width="660"] Ilustrasi[/caption]

INILAHCELEBES.ID - Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan Pasal 101, pasal 102, dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

TUGAS BAWASLU

Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas sesuai Pasal 101:

• melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu.


• mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;


2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;


3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;


4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;


5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;


6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;


7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;


8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;


9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;


10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan


11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;

• Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;


• Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;


• Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Putusan DKPP;


2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;


3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;


4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan


5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.

• Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penlrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan;


• Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


• Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan


• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 102 menyebutkan:

• Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. mengidentilikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;


3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan


4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

• Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

1. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


2. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota


3. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;


4. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan


5. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

• Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

1. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


2. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


3. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;


4. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan


5. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

KEWENANGAN PANWASLU

Kewenangan Panwaslu Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 103 menyebutkan, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;


2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;


3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan ' memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


4. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayatr kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;


5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


6. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;


7. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi, dan


8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Sementara itu, berdasarkan Pasal 104, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;


2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;


3. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;


4. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;


5. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


6. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan


7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Firman