 |
| Bupati Wajo, Amran Mahmud bersama sejumlah OPD melihat langsung kondisi Rumah Adat Atakkae |
Menurutnya, AIA adalah salah seorang putra daerah yang sangat peduli dengan pembangunan di Wajo.
Hal itu diungkapkan Amran saat meninjau langsung kondisi rumah adat itu bersama Tenaga Ahli Dapil AIA, Sultan Tajang dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulsel, Ahmad Asiri, Senin (13/09/21).
Rumah Adat Atakkae di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan akan menjalani rehabilitasi. Rumah adat yang berlokasi di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, itu kini menjadi perhatian pemerintah untuk pengembangan sektor pariwisata.
Tidak hanya kepada AIA, Amran juga menyampaikan terima kasihnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) atas rencana perbaikan dan pemeliharaan rumah adat Atakkae.
"Atas nama Pemkab Wajo, saya menyampaikan terima kasih kepada AIA yang merupakan Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Rencana renovasi rumah adat Atakkae ini atas permintaan dan lobi beliau ke Kementerian PUPR," ujar Amran Mahmud.
Amran Mahmud pun berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera menyiapkan kelengkapan dan syarat yang diminta agar pelaksanaan renovasi Rumah Adat Atakkae bisa segera berjalan.
"Rehabilitasi kawasan Rumah Adat Atakkae menjadi salah satu perhatian kami. Mengingat hal tersebut bisa mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Wajo," ujar Bupati.
Amran juga menjelaskan pariwisata bisa ikut mengembangkan sektor perekonomian lainnya.
"Apalagi selama pandemi ini, ada beberapa sektor perekonomian kita menurun produktivitasnya. Kita berharap dengan pengembangan sektor wisata ini bisa mendukung dan menggerakkan sektor perekonomian masyarakat kita yang lain sehingga program pemulihan ekonomi bisa terus berjalan," ucapnya.
Turut mendampingi Amran Mahmud, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. (Red)
Editor: Hrd