 |
| Bupati Wajo, Amran Mahmud hadiri kick off pembentukan Desa Antikorupsi di Desa Pakatto, Kabupaten Gowa. (Sfr/Hms) |
Gowa - Bupati Wajo, Amran Mahmud menghadiri kick off pembentukan Desa Antikorupsi 2022 pada 10 provinsi di Indonesia yang berlangsung di Desa Pakkatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Selasa (7/6/22).
Kegiatan yang mengangkat tema Berawal dari Desa, Kita Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi ini dibuka Ketua KPK, Firli Bahuri.
Program ini merupakan kerja sama KPK dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami mengapresiasi pembentukan Desa Antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK RI ini yang bertujuan membangun implementasi dan sinergi program-program pemerintah dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa yang bebas korupsi," ujarnya.
Ia pun berharap penunjukan Desa Pakkatto di Gowa bisa diikuti desa-desa yang ada di wilayah Wajo.
Ini sejalan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjalankan program Desa Antikorupsi, salah satunya di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang jadi provinsi percontohan.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh yang hadir pada kegiatan ini. Menurutnya, semangat pemberantasan korupsi ini tidak boleh padam.
Firli Bahuri menjelaskan, KPK sangat consern dan tidak pernah lelah dalam bekerja membebaskan negeri ini dari praktik korupsi.
"Pemberantasan korupsi ini tentu tidak dapat dilakukan oleh KPK sendiri. Karena itu, sebelumnya di hadapan Presiden Joko Widodo kami menyampaikan konsep pemberantasan korupsi adalah orkestrasi. Kami mengajak segenap kamar-kamar kekuasaan harus melibatkan diri dalam upaya pemberantasan korupsi," ucapnya.
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kecintaan KPK terhadap desa dan masyarakatnya.
"Kami mengusulkan kepada Pak Ketua KPK agar berkenan untuk penyerahan penghargaan kepada desa yang sudah berhasil mewujudkan sebagai Desa Antikorupsi bisa dilaksanakan di provinsi masing-masing. Ini diharapkan agar gaungnya bisa dirasakan oleh seluruh desa dalam provinsi tersebut," ujarnya. (Adv)