PANGKEP, InilahCelebes.com - Di tengah euforia pembangunan kesehatan nasional, sebuah realitas pahit sering kali luput dari pantauan: Indonesia bukan sekadar negara kepulauan di atas peta, tetapi juga dalam realitas pelayanan publiknya.
Hal ini ditegaskan oleh Dr. Ahmar Djalil, M.Pd., usai menjalani Ujian Promosi Doktor di Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kamis (30/4/2026). Lewat disertasinya yang berjudul "Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah Kepulauan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", Ahmar menyoroti bagaimana negara harus hadir menyeberangi lautan.
Tantangan: Jarak yang Dihitung dalam Deburan Ombak
Di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, jarak tidak lagi diukur dengan kilometer, melainkan jam perjalanan laut dan ketidakpastian cuaca. Ahmar menggambarkan situasi dramatis di mana seorang ibu hamil dengan komplikasi sering kali harus bertaruh nyawa, menunggu gelombang mereda sebelum bisa dirujuk ke rumah sakit.
"Dalam kondisi darurat, waktu bukan lagi sekadar angka. Ia menjadi penentu hidup dan mati," ungkap Ahmar.
Ia menilai, selama ini sistem pelayanan kesehatan Indonesia masih "berwatak daratan". Kebijakan nasional cenderung seragam dengan asumsi akses darat yang mudah, sebuah premis yang runtuh ketika diterapkan di wilayah kepulauan seperti Pangkep.
Kegagalan Desain "Land-Based System"
Akar persoalannya, menurut Ahmar, adalah ketidaksesuaian desain kebijakan dengan karakter geografis. Dampaknya nyata:
- Sistem rujukan yang lambat dan berisiko tinggi.
- Ketimpangan layanan yang lebar antara masyarakat daratan dan kepulauan.
- Beban biaya serta waktu yang jauh lebih besar bagi warga pulau.
"Masyarakat kepulauan dipaksa beradaptasi dengan sistem, padahal seharusnya sistemlah yang menyesuaikan diri dengan mereka," tegasnya.
Paradigma Baru: Archipelagic-Based System
Ahmar menawarkan solusi radikal: mengubah land-based system (sistem berbasis daratan) menjadi archipelagic-based system (sistem berbasis kepulauan). Dalam visi ini, laut tidak lagi dianggap sebagai hambatan atau variabel eksternal, melainkan bagian integral dari infrastruktur kesehatan.
Ia membayangkan sebuah ekosistem di mana ambulans laut menjadi standar rujukan, jalur pelayanan laut ditetapkan resmi, dan sistem informasi kesehatan terintegrasi langsung dengan data cuaca serta transportasi.
Empat Pilar Inovasi untuk Pangkep
Sebagai laboratorium inovasi, Ahmar mengusulkan empat langkah strategis:
Pendekatan Gugus Pulau: Mengelompokkan pulau-pulau kecil dalam satu sistem layanan dengan satu pusat rujukan utama agar lebih efisien.
Digitalisasi (Telemedisin): Memanfaatkan teknologi untuk memangkas jarak diagnosis tanpa harus selalu melakukan rujukan fisik.
Layanan Bergerak (Mobile Services): Negara proaktif "menjemput" masyarakat, bukan sekadar menunggu di puskesmas.
Penguatan Layanan Primer: Menjadikan tenaga kesehatan lokal sebagai garda terdepan yang mandiri, bukan sekadar perpanjangan tangan sistem pusat yang lemah.
Keadilan adalah Menyesuaikan Realitas
Namun, Ahmar mengingatkan bahwa inovasi teknis tidak akan cukup tanpa pendekatan whole-of-government (terpadu lintas sektor). Kesehatan harus bersinergi dengan transportasi laut, telekomunikasi, dan kebijakan fiskal daerah.
"Kehadiran negara tidak diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi dari kemampuan sistem menjangkau mereka yang paling jauh dan rentan," tambahnya.
Pada akhirnya, perjuangan di Pangkep adalah perjuangan tentang keadilan. Adil bukan berarti menyamaratakan, melainkan menyesuaikan dengan realitas geografis. Untuk Indonesia, keadilan itu hanya bisa terwujud jika kebijakan berani berubah arah: dari daratan menuju lautan. (Red)