INILAHCELEBES.COM, Wajo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menyerahkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk dibahas.
Ketiga Ranperda usul inisiatif tersebut, yakni Kabupaten Layak Anak (usul inisiatif Bapemperda DPRD Wajo), Penyelenggaraan Sistem Drainase (usul inisiatif Komisi III DPRD Wajo), dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (usul inisiatif Komisi IV DPRD Wajo).
Ranperda tersebut diserahkan oleh Ketua DPRD Wajo Andi Alauddin Palaguna dan diterima oleh Bupati Wajo Amran Mahmud melalui sidang paripurna DPRD Wajo di Ruang Paripurna DPRD Wajo lantai II, Senin (19/10/2020).
Pengusul inisiatif DPRD Wajo melalui juru bicaranya menyampaikan penjelasan terkait dengan Ranperda inisiatif yang diusulkan.
Bupati Wajo Amran Mahmud mengatakan, dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Pemerintah Daerah fokus pada pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak yang diwujudkan melalui tersedianya Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, ataupun Forum Ramah Anak sebagai wadah partisipasi anak serta melakukan inovasi dan terobosan demi memperkuat sarana, prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia.
"Kami dari Pemerintah Daerah sangat mendukung dan mengapresiasi atas Rancangan Kabupaten Layak Anak untuk diteruskan ke pembahasan selanjutnya," ujarnya.
Terkait Ranperda inisiatif penyelenggaraan sistem drainase, Amran mengungkapkan, menurunnya kapasitas sistem drainase menyebabkan debit yang normal sekalipun tidak akan ditampung oleh sistem yang ada.
"Dengan adanya sistem drainase pada suatu kawasan yang berfungsi secara baik, maka akan diperoleh banyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan dan mewujudkan pemukiman yang layak huni, bersih, dan sehat," ujarnya.
Sementara terkait Ranperda Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, memiliki fungsi sebagai sarana bagi masyarakat maupun Ormas dalam mengekspresikan kebutuhan, wujud kepedulian, dukungan, dan kepentingan masyarakat dalam dunia pendidikan.
Sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
"Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada hakikatnya kami dari Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi dengan pengajuan Ranperda tersebut. Namun terdapat saran dan pertimbangan dari kami untuk pembahasan selanjutnya, yakni pencabutan beberapa pasal yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Pencabutan beberapa pasal yang dimaksud, lanjutnya, tertuang pada Perda Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, yang kemudian muatan materi pasal tersebut dapat terakomodir dalam Perda partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak tumpang tindih dengan peraturan daerah yang ditetapkan sebelumnya. (Adv)