News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Warga Keluhkan Layanan Kesehatan, PHI Aspirasikan ke DPRD Wajo

Warga Keluhkan Layanan Kesehatan, PHI Aspirasikan ke DPRD Wajo

Ketua PHI Wajo, Sudirman bersama anggotanya menyampaikan aspirasi terkait layanan kesehatan di Wajo
INILAHCELEBES.com, WAJO - Warga kembali mengeluhkan layanan kesehatan di Kabupaten Wajo. Tak hanya RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, layanan di Puskesmas pun turut dikeluhkan warga.

Mewakili aspirasi warga, Ketua Pelita Hukum Indonesia (PHI) Kabupaten Wajo, Sudirman bersama anggotanya mendatangi kantor DPRD Wajo untuk mengaspirasikan keluhan tersebut, Kamis (02/09/21).

Di hadapan Anggota DPRD Wajo, Sudirman menuturkan empat keluhan warga, di antaranya adanya sejumlah ibu yang baru melahirkan tidur di emperan rumah sakit.

Hal itu menurutnya sangat tidak manusiawi memperlakukan seorang ibu dengan cara seperti itu. Ia mendesak pihak RSUD Lamaddukkelleng Sengkang untuk menyiapkan ruangan khusus bagi ibu-ibu yang baru melahirkan.

"Jangan karena mereka sudah tidak berstatus pasien lagi karena dianggap sudah sembuh, lantas mereka tidak diberi pelayanan yang baik," kata Sudirman.

Keluhan lainnya, adanya seorang ibu hamil yang mendatangi RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, namun tidak mendapatkan pelayanan dengan dalih tidak membawa surat rujukan dari Puskesmas.

Ibu hamil tersebut terpaksa diantar oleh keluarganya ke Puskesmas Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo. Namun, setelah mendapatkan tindakan di Puskesmas Wewangrewu, pasien kembali dirujuk ke RSUD Lamaddukkelleng. Namun naas, kedua bayi kembar lahir dalam kondisi meninggal dunia.

"Sungguh keterlaluan kalau begini. RSUD Lamaddukkelleng terkesan lebih mengedepankan administrasi daripada pelayanan terhadap pasien yang sudah butuh penanganan," sesalnya.

Anggota DPRD Kabupaten Wajo menerima aspirasi dari PHI Wajo
Tak hanya itu, ada juga keluhan pasien yang masuk ke RSUD Lamaddukkelleng dengan hasil SWAB negatif, tetapi pihak RSUD mengharuskan pasien tersebut masuk ruang isolasi Covid-19 untuk menunggu hasil PCR.

"Harusnya ada ruang khusus bagi yang belum pasti positif Covid-19, bukan malah dicampur dengan pasien uang jelas-jelas sudah positif Covid-19," tegasnya.

Keluhan lainnya terjadi di Puskesmas Sabbangparu. Saat itu, dua dokter yang bertugas di Puskesmas tersebut cuti secara bersamaan. Akibatnya, pasien menjalani perawatan tanpa penanganan dari dokter.

"Kami dan keluarga pasien maklumi kondisi dokter yang cuti. Itu hak dokter yang tidak bisa diganggu. Seharusnya pihak Dinas Kesehatan memberikan solusi dengan menyiapkan dokter pengganti, meski hanya 1-2 jam berada di Puskesmas tersebut," tegas Sudirman.

Menanggapi keluhan terkait Puskesmas yang dipimpinnya, Kepala UPTD Puskesmas Sabbangparu, dr. Mardiana mengatakan, saat itu dirinya cuti karena terkonfirmasi Covid-19. Sementara, satu dokter lainnya cuti karena mau menikah.

"Walau demikian, tenaga kesehatan di Puskesmas selalu berkoordinasi dengan kami setiap ada pasien yang masuk," ujarnya.

Direktur RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, drg. A. Ela Hafit memberikan penjelasan terkait layanan di RSUD Lamaddukkelleng Sengkang
Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, Drg. dr. Armin menanggapi persoalan di Puskesmas Sabbangparu.

Ia menjelaskan, bagi Puskesmas yang melayani rawat inap harusnya memiliki 2 dokter umum. Tapi sebagian besar Puskesmas di Wajo hanya memiliki 1 dokter umum.

"Di Puskesmas Sabbangparu, hanya memiliki 1 dokter umum PNS. Sementara yang satu itu dokter honor," tutur Armin.

"Untuk kasus ibu hamil yang bolak balik dari RSUD ke Puskesmas, kami sudah sampaikan ke setiap petugas, dalam kondisi tertentu, pasien harus langsung ditangani. Tidak perlu ada rujukan," tambah mantan Direktur RSUD Siwa ini.

Sementara itu, Direktur RSUD Lamaddukkelleng Sengkang, drg. A. Ela Hafit mengaku, untuk pengadaan ruangan khusus ibu-ibu yang baru melahirkan dan monitor untuk memantau bayi di inkubator, pihaknya terkendala anggaran.

"Anggaran kami sudah ada pos-posnya. Tidak bisa langsung digeser. Sementara untuk pengadaan fasilitas itu, kami belum bisa melakukannya karena terbatas anggaran," terangnya.

Anggota DPRD Wajo, Anwar MD yang menerima aspirasi menuturkan, sangat mengapresiasi aspirasi yang dilakukan oleh PHI. Hal itu karena menyangkut nyawa orang banyak.

"Masalah pelayanan ini masalah uang sudah terjadi sejak dulu. Kepala Dinkes dan Direktur RSUD yang sebelum-sebelumnya, pernah saya beri tantangan, silahkan berkunjung ke RS di luar Wajo untuk belajar pelayanan yang baik," ujar legislator Partai Nasdem ini.

Anwar mengungkapkan, saat ini banyak warga Wajo yang lebih memilih dirawat di rumah sakit di luar Wajo. Sebaliknya, jarang ditemukan warga luar Wajo yang dirawat di rumah sakit di Wajo 

"Aspirasi ini akan kami segera tindaklanjuti dengan Komisi IV. Kebetulan saya juga di Komisi IV," tegasnya. 

Turut menerima aspirasi, Anggota DPRD Wajo, Andi Bakti Werang, Muh. Yunus Panaungi, dan Sudirman Meru. Hadir pula Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo, Sri Wahyuni. (Adv)

Editor: Hrd

Tags

Newsletter Signup

Masukan Email anda untuk mendapatkan Info update Terbaru kami langsung di email anda secara gratis.

Posting Komentar