[caption id="attachment_3669" align="aligncenter" width="3799"]
Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng (kemeja kuning)[/caption]
INILAHCELEBES.ID, WAJO - Keakuratan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap menjadi bahan perdebatan tiap momentum Pilkada dilaksanakan, bahkan hal itu bisa memicu konflik, apalagi ketika ada pihak yang merasa dirugikan.
Hal itupula yang menjadi perhatian Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wajo saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di aula salah satu rumah makan jalan HA. Tanjong Sengkang, Senin (18/12).
Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng (ABM) menuturkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk hal yang rawan konflik.
"Janganlah kita mengambil tugas Tuhan. Jangan sampai ada orang yang sudah meninggal tapi dihidupkan kembali (masih ada datanya di DPT, red). Begitu juga sebaliknya yang hidup dimatikan (datanya dihapus dari DPT, red)," tutur ABM.
Seperti yang terjadi sekarang, kata ABM, hal itu juga terjadi saat verifikasi jalur perseorangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Selain itu, ABM juga menegaskan, setiap pelaksanaan kampanye nantinya perlu adanya pengawasan.
"Jangan sampai terjadi Money Politic (politik uang, red) yang dapat mengganggu stabilitas kampanye. Termasuk keterlibatan langsung ASN saat kampanye karena hal itu sudah diatur di PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," tegasnya.
Dipaparkannya, dalam PP 53 tahun 2010 itu, juga sudah mengatur netralitas penyelenggara dari kalangan ASN dan bagaimana sebaiknya ASN bersikap terhadap Pemilu.
Sebelumnya, sosialisasi yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Wajo itu dihadiri sejumlah elemen, seperti pimpinan partai politik, perwakilan tim pemenangan bakal calon Gubernur dan Bupati, organisasi pemuda, Polres, Kodim, Pemerintah, dan insan pers.
Laporan: Firman
Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng (kemeja kuning)[/caption]INILAHCELEBES.ID, WAJO - Keakuratan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap menjadi bahan perdebatan tiap momentum Pilkada dilaksanakan, bahkan hal itu bisa memicu konflik, apalagi ketika ada pihak yang merasa dirugikan.
Hal itupula yang menjadi perhatian Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Wajo saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di aula salah satu rumah makan jalan HA. Tanjong Sengkang, Senin (18/12).
Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo, Andi Bau Mallarangeng (ABM) menuturkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) termasuk hal yang rawan konflik.
"Janganlah kita mengambil tugas Tuhan. Jangan sampai ada orang yang sudah meninggal tapi dihidupkan kembali (masih ada datanya di DPT, red). Begitu juga sebaliknya yang hidup dimatikan (datanya dihapus dari DPT, red)," tutur ABM.
Seperti yang terjadi sekarang, kata ABM, hal itu juga terjadi saat verifikasi jalur perseorangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.
Selain itu, ABM juga menegaskan, setiap pelaksanaan kampanye nantinya perlu adanya pengawasan.
"Jangan sampai terjadi Money Politic (politik uang, red) yang dapat mengganggu stabilitas kampanye. Termasuk keterlibatan langsung ASN saat kampanye karena hal itu sudah diatur di PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," tegasnya.
Dipaparkannya, dalam PP 53 tahun 2010 itu, juga sudah mengatur netralitas penyelenggara dari kalangan ASN dan bagaimana sebaiknya ASN bersikap terhadap Pemilu.
Sebelumnya, sosialisasi yang diselenggarakan Panwaslu Kabupaten Wajo itu dihadiri sejumlah elemen, seperti pimpinan partai politik, perwakilan tim pemenangan bakal calon Gubernur dan Bupati, organisasi pemuda, Polres, Kodim, Pemerintah, dan insan pers.
Laporan: Firman